Larangan tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen Pemko Pekanbaru dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan jalan protokol dan permukiman. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap tidak ada lagi tindakan sepihak dari masyarakat maupun pihak swasta yang berpotensi merusak ekosistem hijau kota.
Agung menegaskan, setiap rencana penanganan atau pembersihan pohon besar wajib melalui prosedur administrasi yang ketat. Jika permohonan izin disetujui, Pemko Pekanbaru tidak akan memberikan izin untuk menebang pohon, melainkan menawarkan solusi teknis yang lebih ramah lingkungan.
Alih-alih ditebang, pohon besar akan difasilitasi untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan sesuai dengan rencana tata ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru.
“Pohon besar tidak untuk dipotong, tetapi dipindahkan. Pemerintah kota akan memfasilitasi proses pemindahan agar tetap terjaga keberlanjutannya,” ujar Agung, Senin (19/1/2026) malam.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya menyeluruh dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Menurut Agung, pohon bukan sekadar peneduh, melainkan aset lingkungan yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara dan stabilitas alam.
Ia menambahkan, keberadaan pohon sangat vital dalam menyaring polusi udara, menurunkan suhu lingkungan, serta menciptakan kenyamanan hidup bagi masyarakat Pekanbaru.
Selain aspek ekologis, kebijakan ini juga ditujukan untuk menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Pemerintah, kata Agung, berupaya memastikan kekayaan alam tidak habis oleh kepentingan jangka pendek.
“Lingkungan yang sehat adalah warisan penting bagi anak cucu kita di masa depan,” tegasnya. (MC/DN)
0 Komentar